Vol. 1 No. 2 (2022): JAPHTN-HAN, July 2022

Affiliation Diversity: Univeristas Andalas, Universitas Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Airlangga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Janabadra, Universitas Padjadjaran, Universitas Bandar Lampung, Universitas Udayana, Universitas Cenderawasih, dan Universitas Islam Indonesia.

Indexing: Google Scholar dan Garuda Ristekdikti.

Publisher: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

DOI: https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2

Published: 2022-07-31

Articles

Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum

Abdhy Walid Siagian, Rozin Falih Alify, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali

150-168
- PDF
Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia dan Negara Indonesia

Merissa Bhernaded Lie

169-185
- PDF
Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi

Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Yoan Dwi Pratama, Axcel Deyong Aponno

186-207
- PDF
Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja

Andika Risqi Irvansyah

208-226
- PDF
Hubungan Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Ija Suntana, Dini Inasyah Alfaridah

227-239
- PDF
Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan dalam Pengelolaan Anggaran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

Vici Herawati

240-249
- PDF
Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Rifky Zahran Pradana

250-259
- PDF
Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah

Anggalana Anggalana

260-276
- PDF
Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat dalam Pemilihan Legislatif di Papua

Jimmy Z. Usfunan, Yustus Pondayar

277-289
- PDF
Implikasi Peniadaan Peraturan Pemerintah Terhadap Undang-Undang Ekonomi Kreatif

Bayu Mogana Putra, Muh. Ilham Akbar

290-308
- PDF

Vol. 1 No. 2 (2022): JAPHTN-HAN, July 2022

Articles

Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum

Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia dan Negara Indonesia

Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi

Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja

Hubungan Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan dalam Pengelolaan Anggaran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah

Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat dalam Pemilihan Legislatif di Papua

Implikasi Peniadaan Peraturan Pemerintah Terhadap Undang-Undang Ekonomi Kreatif

Menu-New

ISSN

Akre-New

Template

Author Agreement

Reference Tool

Plagiarisme Tools

Proofreading Tools

Member of

Visitor Stat