This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan dalam Pengelolaan Anggaran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah
Corresponding Author(s) : Vici Herawati
JAPHTN-HAN,
Vol. 1 No. 2 (2022): JAPHTN-HAN, July 2022
Abstract
The direct election of regional heads is an effort to realize people's ownership. In order to ensure that the Regional Head Election process runs fairly, it is necessary to supervise the Regional Head Election process. The entire implementation of the Regional Head Election is fully borne by the Regional Government through the oldest grant funds in the Blood Grant Agreement Text, including the budget for the supervision of the Regional Head Election. Changes in expenditure from the regional budget to the State Revenue and Expenditure Budget on grant funds that carry management and accountability consequences. It is not uncommon for state losses to occur in the process. Many state losses arise in the form of state losses due to lack of treasury. This study tries to see how the management and accountability of the supervision funds for the Regional Head Elections and how to resolve state losses due to lack of treasury. The research was conducted using a qualitative juridical method by trying to see the practice that is taking place in the General Elections Supervisory Agency and related assessments. The results of the study found that the budget for supervision of the Regional Head Election refers to the Minister of Home Affairs Regulation 54 of 2019 and technical guidelines compiled by the General Elections Supervisory Agency through the Decree of the Chairperson of the Election Supervisory Agency Number 0374/Hk.01.00/K1/07/2021. Data on state losses are derived from the results of the review records of the Internal Supervisors who carry out routine inspections as well as the results of financial audits carried out by the Financial Supervisory Agency or other parties appointed by the Financial Supervisory Agency. The mechanism for state losses through the treasury for state losses caused by the treasurer or compensation for state losses with subjects other than the treasurer. The mechanism for compensation of losses through funds by the Treasurer or employees other than the Treasurer that causes state losses by depositing it into the State treasury.
Keywords
- Ali, Mahrus. “Hubungan Antara Sumber Dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dengan Penetapan Uang Pengganti.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 1 (2014): 43–60. https://media.neliti.com/media/publications/82802-none-929fadee.pdf.
- Asshiddiqie, Jimly. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi, 2008.
- Emie Subekti. “Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara Oleh Bendahara” (2008): 1–17. https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/MEKANISME-PENYELESAIAN-KERUGIAN-NEGARA-OLEH-BENDAHARA.pdf.
- Fahrudin. “Model Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Lewat Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).” Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. http://eprints.ums.ac.id/51967/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf.
- Imanuel Simanjuntak. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Saat Proses Penyidikan Dan Kaitan Pelaksanaan Putusan Hakim (Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn).” Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2017. https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6922/147005064.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Setiadi, Wicipto. “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis.” Jurnal Legislasi Vol 5, no. 1 (2008): 29. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/287.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006. Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- W Riawan Tjandra. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014. Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997. Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019. Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
References
Ali, Mahrus. “Hubungan Antara Sumber Dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dengan Penetapan Uang Pengganti.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 1 (2014): 43–60. https://media.neliti.com/media/publications/82802-none-929fadee.pdf.
Asshiddiqie, Jimly. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi, 2008.
Emie Subekti. “Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara Oleh Bendahara” (2008): 1–17. https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/MEKANISME-PENYELESAIAN-KERUGIAN-NEGARA-OLEH-BENDAHARA.pdf.
Fahrudin. “Model Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Lewat Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).” Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. http://eprints.ums.ac.id/51967/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf.
Imanuel Simanjuntak. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Saat Proses Penyidikan Dan Kaitan Pelaksanaan Putusan Hakim (Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn).” Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2017. https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6922/147005064.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Setiadi, Wicipto. “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis.” Jurnal Legislasi Vol 5, no. 1 (2008): 29. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/287.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006. Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
W Riawan Tjandra. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014. Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997. Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019. Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah