Polarisasi Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Polarization of the Presidential Threshold in the Presidential System in Indonesia

Rafiqa Sari; Muhammad Syaiful Anwar; Ndaru Satrio; Abrillioga Abrillioga

doi:10.55292/japhtnhan.v3i2.162

Authors

Rafiqa Sari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Muhammad Syaiful Anwar Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Ndaru Satrio Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Abrillioga Abrillioga Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

DOI:

https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.162

Keywords:

Presidential Threshold, Partai Politik, Pemilihan Umum

Abstract

Problematika muncul ketika partai politik memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan adanya presidential threshold. Hal ini mendorong terbentuknya koalisi besar antar partai politik yang sering kali tanpa tandingan. Identifikasi masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah: Apakah penguatan presidential threshold berdampak pada polarisasi partai politik di Indonesia? dan Bagaimana keberlanjutan sistem check and balances dalam konteks ketatanegaraan Indonesia?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presidential threshold memiliki dua sisi kepentingan yang saling terkait, dengan kadar kepentingan yang sama bagi partai politik. Sistem check and balances memerlukan penegasan yang lebih nyata melalui aturan yang ada, karena hal ini memiliki konsekuensi yuridis terkait hubungan timbal balik antar kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jurnal

Allan Fatchan Gani Wardhana dan Jamaludin Ghafur, ”Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik”. Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 4:3, 2018.

Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Artikel Indonesian State Law Review, 1:1, 2018

Bagus Surya Prabowo, “Menggagas Judical Activism Dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, 9:1, 2022

Beverly Evangelista,”Eksitensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia Menurut UUD 1945”. Jurnal Ius, 2:5, 2014.

Hezky Fernando Pitoy, “Mekanisme Check and Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia,” Jurnal Lex et Societatis 2:5, 2014.

Muhammad Daffa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi, “Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektifitas Ambang Batas Presiden,” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2:3, 2020.

Muhammad Jafar AW, “Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia,” Jurnal Administrasi Publik 6:2, 2015.

Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Handayani dan Agus Riwanto, “Infektifitas Pengaturan Presidential Threshosld Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, 24:4, 2017.

Sri Warjiyati, “Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia,” in Prosiding Nasional, 2018.

Buku

Arifin, Zainal dan Arifudin, (2017), Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimlly, (2010), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gaffar, Janedjri M, (2012), Demokrasi Kosntitutional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press.

Isra, Saldi, (2010) Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers

Sahdan, Gregorius, (2004) Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto, Yogyakarta: Pondok Edukasi.

Susetyo, Wasis, (2016) Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efesiensi Pelaksanan Pemilu Di Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Zahra Amelia Riadini,(2013) “Model Kawal Imbang (Check Dan Balances) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004),” Universitas Negeri Semarang.

Internet

Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Tantangan Parpol, Retrieved From https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-bataspencalonan-presiden-dan-tantanganparpol (terakhir kali dikunjungi pada 24 Oktober 2024)

Hamdan Wahyudi, 2019. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli. Retrieved From https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Demokrasi/t87zx xl4lj_files/OEBPS/Text/pembelajaran1.xhtml, (terakhir kali dikunjungi pada 27 Oktober 2024)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012. Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Check and Balances Untuk Pemerintahan Demokratis. Retrieved From https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834 (terakhir kali dikunjungi pada 25 Oktober 2024)

Seta Basti, Pemilihan Umum dan Sistem-Sistem Pemilu, Retrieved From http://www.setabasri.com/2009/02/pemilihan-umum.html (terakhir kali dikunjungi pada 3 November 2024)