Meneropong Perdebatan UU Wantimpres: Menimbang Efektivitas dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan di Indonesia: Examining the Debate on the Presidential Advisory Council Law: Weighing the Effectiveness and Optimization of the Constitutional System in Indonesia

Kristiawan Putra Nugraha

doi:10.55292/japhtnhan.v3i2.160

Authors

Kristiawan Putra Nugraha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

DOI:

https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.160

Keywords:

UUD 1945, Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perdebatan terkait Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia dalam konteks efektivitas dan optimalisasi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembahasan mengenai UU Wantimpres mencuat pada Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 yang berlangsung di Senayan. Artikel ini berfokus pada evaluasi kritis terhadap fungsi, kewenangan, dan akuntabilitas Wantimpres RI, serta bagaimana UU ini dapat memperkuat sistem ketatanegaraan melalui pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif. Berdasarkan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, dan konseptual, artikel ini mengungkap bahwa sejumlah ketentuan dalam UU Wantimpres berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan transparansi yang memadai untuk menjaga agar independensi Wantimpres RI tetap terjaga. Selain itu, artikel ini juga menyarankan revisi terhadap beberapa pasal yang dinilai dapat mengoptimalkan peran Wantimpres RI sebagai penasihat presiden yang efektif dan akuntabel. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan regulasi yang lebih adaptif serta mendukung sistem ketatanegaraan yang efisien dan responsif terhadap dinamika kebijakan di Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jurnal

Anggraeni, Ricca. “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang,” no. 3 (2019): 283–93.

Fitri, Sesi Deska, dan Bustanuddin. “Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Journal of Constitutional Law 1, no. 2 (2021): 280–93.

Nugraha, Kristiawan Putra, Dela Puspitasari, dan Riska Anggraini. “Analisis Legal Reasoning Dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” 5, no. 2 (2024): 89–104.

Prasetya, Brilliant Bintang, dan Ryan Muthiara Wasti. “Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 3 (2022): 685–98. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3368.

Prayudi, dan Ully Ngesti Pratiwi. “Wacana Kembalinya Dewan Pertimbangan Agung dalam RUU Wantimpres.” Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI XVI, no. Pasal 12 (2024).

Sudiro, Pratondo Ario Seno, dan Aslama Nanda Rizal. “Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau Dari Sisi Teknokratik Dan Historis.” Langgas: Jurnal Studi Pembangunan 3, no. 2 (2024): 114–20. https://doi.org/10.32734/ljsp.v3i2.18027.

Wuisang, Ari, dan Roby Satya Nugraha. “Status Lembaga Negara Pasca Perubahan Uud Tahun 1945.” PALAR (Pakuan Law Review) 09, no. Iii (2023): 84–103.

Buku

Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safaat. Teori Hans Kalsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekjen MKRI, 2006.

Fachrudin, Ahmad, Aas Subarkah, Any Rufaidah, dan Abdullah Yazid. Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019 Sejarah, Tugas dan Fungsi. Edited by Wahyu Budi Santoso. 2017th ed. Jakarta: Wantimpres, 2017.

Santoso, Sugiat. Prabowo Subianto Sang Pemersatu Bangsa. Cetakan ke. Jakarta: Kakilangit Kencana, 2023.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Skripsi

Irwan, Agung Pratama. “Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.” Universitas Muslim Indonesia, 2023. https://repository.umi.ac.id/4264/1/Agung Pratama Irwan_04020190059.pdf.

Internet

Dewan Pertimbangan Presiden. “Dewan Pertimbangan Presiden (2019-2024).” Wantimpres, 2020. https://wantimpres.go.id/id/wantimpres/.

———. “Sejarah Wantimpres.” Wantimpres, 2020. https://wantimpres.go.id/id/tugas-dan-fungsi/.

Fiqri, Achmaf Al. “Jumlah DPA Tak Dibatasi, Revisi UU Wantimpres Dinilai Berbau Politis.” Sindonews.com, 2024. https://nasional.sindonews.com/read/1412465/12/jumlah-dpa-tak-dibatasi-revisi-uu-wantimpres-dinilai-berbau-politis-1720534029.

Latif, Nazarudin. “Pengamat: UU Dewan Pertimbangan Presiden “Karpet Merah Bagi Jokowi".” Gowest.id, 2024. https://gowest.id/pengamat-uu-dewan-pertimbangan-presiden-karpet-merah-bagi-jokowi/.

Ningsih, Widya Lestari. “Konsepsi Presiden 1957, Demokrasi Ala Soekarno Yang Tuai Pro-Kontra.” Kompas.com, 2024. https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/20/160000179/konsepsi-presiden-1957-demokrasi-ala-soekarno-yang-tuai-pro-kontra.

Nugraha, Kristiawan Putra. “Tolak UU Ciptaker, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Di DPRD DIY.” LPM Rhetor, 2023. https://lpmrhetor.com/tolak-uu-ciptaker-ratusan-mahasiswa-gelar-aksi-di-dprd-diy/.

Nurfajrina, Azkia. “Teks Dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Beserta Latar Belakang Dikeluarkannya.” Detik.com, 2024. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7201080/teks-dan-isi-dekrit-presiden-5-juli-1959-beserta-latar-belakang-dikeluarkannya.

Nusrat, Madina. “Revisi UU Kementerian Hingga UU Wantimpres Tak Libatkan Publik, Apa Dampaknya?” Kompas.com, 2024. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/18/revisi-uu-kementerian-hingga-uu-wantimpres-tak-libatkan-publik-apa-dampaknya?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.

Putra, Erik Purnama. “Baleg DPR Ubah UU Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan Agung.” Republika, 2024. https://news.republika.co.id/berita/sgcpdu484/baleg-dpr-ubah-uu-wantimpres-jadi-dewan-pertimbangan-agung.

———. “Pakar Tata Negara Soroti Revisi UU Wantimpres Terkesan Janggal.” Republika, 2024. https://news.republika.co.id/berita/sgk8y3484/pakar-tata-negara-soroti-revisi-uu-wantimpres-terkesan-janggal-part2.

Putri, Diva Lufiana, dan Ahmad Naufal Dzulfaroh. “Mengenal DPA, Lembaga Tinggi Negara Yang Dihapus Di UUD Tapi Mau ‘Dihidupkan’ Lagi.” Kompas.com, 2024. https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/12/070000165/mengenal-dpa-lembaga-tinggi-negara-yang-dihapus-di-uud-tapi-mau-dihidupkan?page=all.

Safitri, Kiki, dan Fitria Chusna Farisa. “Jumlah Wantimpres Tak Lagi Dibatasi, Jimly: Yang Penting Berkualitas.” Kompas.com, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/10205331/jumlah-wantimpres-tak-lagi-dibatasi-jimly-yang-penting-berkualitas.

Safitri, Kiki, dan Ihsanuddin. “Pengamat Ingatkan Wibawa Wantimpres Bisa Rusak Jika Jadi Tempat Bagi-Bagi Kekuasaan.” Kompas.com, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/18164551/pengamat-ingatkan-wibawa-wantimpres-bisa-rusak-jika-jadi-tempat-bagi-bagi.

Sitompul, Martin. “DPA Dari Masa Ke Masa.” Historia, 2024. https://historia.id/politik/articles/dpa-dari-masa-ke-masa-vqZaV/page/1.

Subhanie, Dzikry, dan Felldy Asyla Utama. “Wantimpres Dibentuk Era SBY, Kini Akan Diubah Menjadi DPA.” Sindonews.com, 2024. https://nasional.sindonews.com/read/1413471/12/wantimpres-dibentuk-era-sby-kini-akan-diubah-menjadi-dpa-1720674450.

Yesidora, Amelia. “Ahli Tata Negara Kritik Revisi UU Wantimpres, Dinilai Untungkan Elite.” Katadata, 2024. https://katadata.co.id/berita/nasional/6690d18c5e0c6/ahli-tata-negara-kritik-revisi-uu-wantimpres-dinilai-untungkan-elite.

Youris Setyo. “Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia.” Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo, 2024. https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/1022/dewan-pertimbangan-agung-republik-indonesia.

Peraturan/Undang-Undang

Indonesia, Negara Kesatuan Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Perubaha dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung, Pub. L. No. 4 Tahun 1978, 1 (1978).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Pub. L. No. 64 Tahun 2024, 1 (2024).

Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).