JAPHTN-HAN

Vol. 1 No. 2 (2022): JAPHTN-HAN, July 2022

ISSN Online : 2828-8378

Publisher
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

About Journal

Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi (JAPHTN-HAN) adalah jurnal yang dikelola oleh Pengurus Pusat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi (APHTN-HAN). Jurnal ini bertujuan untuk memfasilitasi pekerjaan ilmiah tentang aspek teoritis dan praktis terbaru dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dengan jurnal akses terbuka yang dapat diakses dan diunduh secara gratis secara online untuk memastikan visibilitas tinggi dengan peningkatan kutipan untuk semua artikel yang diterbitkan. Silahkan registrasi Disini

Judul Jurnal	:	Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN)
Editor in Chief	:	Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D
ISSN	:	2828-8378 (Online)
Jurnal DOI	:	https://doi.org/10.55292/japhtnhan
Publisher	:	APHTN-HAN Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Frequency	:	2 Terbitan per-Tahun

Indexed In

Information

We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal. This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal. This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership. See the journal's Privacy Statement, which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes.

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

We encourage research librarians to list this journal among their library's electronic journal holdings. As well, it may be worth noting that this journal's open source publishing system is suitable for libraries to host for their faculty members to use with journals they are involved in editing (see Open Journal Systems).

Current Issue

About Journal

Articles

Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum

Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia dan Negara Indonesia

Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi

Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja

Hubungan Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan dalam Pengelolaan Anggaran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah

Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat dalam Pemilihan Legislatif di Papua

Implikasi Peniadaan Peraturan Pemerintah Terhadap Undang-Undang Ekonomi Kreatif

Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

MODEL PEMILIHAN SERENTAK DAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi

DISFUNGSIONAL PROSES DISMISSAL PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 41/G/LH/2018/PTUN.PBR

Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum

KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: HAMBATAN PEMILU DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS REZIM ORDE BARU

Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja

TINJAUAN RANGKAP JABATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PEMILIHAN UMUM SERENTAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH: PERSIMPANGAN ANTARA HAK ASASI DAN DEMOKRASI

BENTUK IDEAL TINDAK LANJUT ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Information

REFERENCE TOOLS	PLAGIARISM TOOLS

PROFREADING TOOLS	MEMBER OF